Langsung ke konten utama

Cegah Berita Hoax, ACT Tunjukkan Aksi Nyata

Cegah Berita Hoax, ACT Tunjukkan Aksi Nyata

POS KUPANG.COM --A - Kami menyesalkan adanya informasi tidak akurat beredar di publik yang memfitnah lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terafiliasi dengan gerakan radikal dan ilegal di Indonesia.
Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat.
ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang kami dapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah.

Kami menyalurkan bantuan ke tempat- tempat yang membutuhkan dukungan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani (lokasi bencana di Indonesia), dan berbagai lokasi lainnya.
Donasi dari mitra-mitra disalurkan untuk Pendidikan Tepian Negeri dalam bentuk program pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di pulau-pulau terpencil (Tepian Negeri).
Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah diantaranya, sarana sekolah (pembangunan ruang kelas, perlengkapan belajar kelas/meubeler), perlengkapan belajar siswa, seragam sekolah hingga beasiswa dan bantuan operasional guru.

Bentuk bantuan program bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan turut menyebarkan berita hoax yang disebarkan melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group ini.
“Prinsip dasarnya adalah kita berbuat kebaikan dengan apa yang ada. ACT mengajak masyarakat untuk peduli, tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sampai fitnah itu tidak terbukti,” Ibnu Khajar, Vice President Aksi Cepat Tanggap, Selasa (23/7).
Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Khajar juga memberikan pernyataan terhadap isu tidak akurat yang beredar.
“Kita paham bahwa setiap kebaikan selalu ada pihak yang tidak menyukai karena beberap alasan. Cara yang mereka yang lakukan adalah menebarkan fitnah. Cara memenangkannya adalah berkarya. Kami berharap kepada semua mitra untuk terus mengajak semua masyarakat untuk menebar kepedulian,” tambah Ibnu

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BNPB: Tak ada lagi Warga yang Mengungsi di Malam Hari pasca gempa M 7,1 MALUT

Jakarta  - Pascagempa magnitudo (M) 7,1 di Jailolo,  Maluku Utara,  Kamis (14/11) warga yang sempat mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya sebanyak 21 kepala keluarga mengungsi ke dataran tinggi lantaran khawatir dengan adanya potensi  gempa  susulan dan tsunami. "Pada hari ini (19/11) tidak ada lagi warga yang mengungsi setelah gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah  Ternate  pada beberapa waktu lalu. Warga yang sempat mengungsi memutuskan kembali ke rumah mereka," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas  BNPB , Agus Wibowo berdasarkan keterangannya, Rabu (20/11/2019). Agus mengatakan sebanyak 21 kepala keluarga sempat mengungsi di gedung sekolah yang berlokasi di dataran tinggi di Kepulauan Batang Dua, Malut. Namun warga tersebut hanya mengungsi di malam hari karena khawatir dengan adanya gempa susulan dan potensi tsunami. "Sebelumnya 21 KK mengungsi di halaman SMAN 11 yang berlokasi di dataran tinggi. Sejumla...
Jakarta  - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menghukum warga Jatinegara, Jakarta Timur, Dhany Ramadhany (38), selama 1 tahun penjara. Dhany dinilai bersalah menyebarkan berita bohong lewat Facebook soal gempa Lombok. Kasus bermula saat Dhany menulis di  wall  Facebook-nya pada 1 Oktober 2018 sore. Ia menulis: Lombok dalam sehari ini sudah dilanda Gempa sebanyak 3x dengan kekuatan 6,5 - 6,0 - 7,0 SR jika Gempa berkelanjutan hingga besok maka perkiraan BMKG mengenai MEGATHRUST Pulau Jawa sangat mungkin terjadi khsusnya Jakarta yg diperkirakan besarnya mencapai 8,9SR. Hati2...selalu waspada, siapkan surat2 dan segala yg penting dalam satu tas...bila terjadi gempa segera keluar dari bangunan kearah lapangan, kalau gak sempat lgsg diem dibawah meja.. sumber :  https://news.detik.com/berita/d-4758007/warga-jatinegara-penyebar-hoax-gempa-jakarta-89-sr-dibui-1-tahun

Pengendara Perlu Waspada, Lintasi Jalur Sepeda Kena Denda !

Pengendara Perlu Waspada, Lintasi Jalur Sepeda Kena Denda Jakarta  -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  meneken aturan tentang  jalur sepeda.  Bagi Anda para pengendara motor dan mobil sebaiknya waspada. Jika melintas di jalur sepeda, Anda akan dikenai denda paling besar Rp 500 ribu. Diketahui,  Pemprov DKI Jakarta  telah membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer pada tahun ini. Penanda jalur dan pembatas jalan pun sudah dipasang. Sosialisasi mengenai jalur sepeda ini juga sudah dilakukan pada 20 Oktober sampai 19 November 2019. Selama uji coba tersebut, Pemprov DKI mengklaim ada kenaikan drastis pengendara sepeda. "Naiknya pengguna sepeda 580 persen. Jadi ada peningkatan 5,8 kali per jam," kata Syafrin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (28/10/2019). Kenaikan jumlah pesepeda ini dihitung oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Mereka mengevaluasi kebijakan uji coba jalur sepeda di Jakar...